Karakteristik Internal Kota Bogor

ELEMEN KOTA

Letak Geografis
Secara geografis Kota Bogor terletak di antara 106’ 48’ BT dan 6’ 26’ LS, kedudukan geografis Kota Bogor di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor serta lokasinya sangat dekat dengan Ibukota Negara, merupakan potensi yang strategis bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan jasa, pusat kegiatan nasional untuk industri, perdagangan, transportasi, komunikasi, dan pariwisata.

Ketinggian
Kota Bogor mempunyai rata-rata ketinggian minimum 190 m dan maksimum 330 m dari permukaan laut.

Iklim
Kondisi iklim di Kota Bogor suhu rata-rata tiap bulan 26’ C dengan suhu terendah 21,8’ C dengan suhu tertinggi 30,4’ C. Kelembaban udara 70 %, Curah hujan rata-rata setiap tahun sekitar 3.500 – 4000 mm dengan curah hujan terbesar pada bulan Desember dan Januari.

Wilayah Administrasi
Luas Wilayah Kota bogor sebesar 11.850 Ha terdiri dari 6 kecamatan dan 68 kelurahan. Kemudian Secara Administratif kota Bogor terdiri dari 6 wilayah kecamatan, 31 kelurahan dan 37 desa (lima diantaranya termasuk desa tertinggal yaitu desa Pamoyanan, Genteng, Balungbangjaya, Mekarwangi dan Sindangrasa), 210 dusun, 623 RW, 2.712 RT dan dikelilingi oleh Wilayah Kabupaten Bogor yaitu sebagai berikut :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kec. Kemang, Bojong Gede, dan Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor.
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kec. Sukaraja dan Kec. Ciawi, Kabupaten Bogor.
c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kec. Darmaga dan Kec. Ciomas, Kabupaten Bogor.
d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kec. Cijeruk dan Kec. Caringin, Kabupaten Bogor.

Penggunaan Lahan
Tabel 1: Penggunaan Lahan di Kota Bogor

NO NAMA PRODUK ALAMAT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Lahan Sawah
Lahan Kering
Perkebunan
Hutan Negara
Situ dan Kolam
Pekarangan
Pemukiman
Lain-lain
1.006.000
1.479.670
309.621
150.000
111.470
869.290
6.217.292
1.706.657
JUMLAH 11.850.000


Demografi
Tabel 2: Jumlah Penduduk Kota Bogor per Kecamatan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2006

Kecamatan Laki-Laki Perempuan Jumlah
Bogor Selatan 77.254 73.881  151.135
Bogor Timur 38.307 38.958  77.265
Bogor Utara 64.148 61.710  125.858
Bogor Barat 86.496 84.148  170.644
Bogor Tengah 46.235 46.620  92.855
Tanah Sareal 67.006 65.487  132.493
Jumlah 379.446 370.804 750.250

Perkembangan Perekonomian
Untuk mengetahui perkembangan perekonomian di Kota Bogor (sebagai dampak PKW), salah satu indikatornya adalah diukur dari PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Untuk tahun 2006 harga konstan sebesar Rp. 1.209.642,71 harga berlaku Rp. 2.954.164,95. Tahun 2007 harga konstan sebesar Rp. 1.279.881,96 harga berlaku sebesar Rp. 3.282.218,41, meningkat 6,07% menjadi sebesar Rp. 1.357.633,57 tahun 2003 berdasarkan harga konstan, sedangkan harga berlaku sebesar Rp. 3.645.650,79 meningkat 11,07%.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bogor tahun 2008 sebesar 6,07 % mengalami peningkatan 0,29% dari tahun 2007 yaitu sebesar 5,78%. Peningkatan LPE tersebut, diperoleh dari kontribusi 9 (Sembilan) sektor lapangan usaha. Sedangkan laju inflasi tahun 2008 sebesar 2,80% lebih rendah 0,10% dibandingkan laju inflasi tahun 2007. Menurunnya laju inflasi tersebut disebabkan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi yang berkorelasi atau berhubungan terhadap laju inflasi pada kelompok pengeluaran seperti bahan makanan, makanan jadi, perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan umum. Demikian pula kenaikan tersebut menunjukkan bahwa jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dan dikonsumsi masyarakat semakin meningkat, sehingga kenaikan PDRB identik dengan pertumbuhan ekonomi yang secara positif dapat menggerakan sektor rill di Kota Bogor.

Meningkatnya PDRB tersebut berimplikasi terhadap meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat Kota Bogor dari tahun 2007-2008, yaitu berdasarkan harga berlaku sebesar Rp. 4.227.462,01 menjadi sebesar Rp 4.605.734,59 atau meningkat 8,94% sedangkan berdasarkan harga konstan Rp. 1.684.474,19 menjadi Rp. 1.715.166,99 atau meningkat 4,04%.
Struktur perekonomian Kota Bogor dalam kurun waktu 2007-2008 didominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan (sub sektor industri non migas) dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Sektor tersier merupakan sektor yang paling besar kontribusinya terhadap PDRB disusul sektor sekunder dan sektor primer.

PERMASALAHAN KOTA

Permasalahan di kota Bogor yang saya ambil adalah masalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Kehadiran PKL, selalu menjadi perhatian serius setiap daerah. Hal tersebut terkait karena akibat yang ditimbulkan dengan kehadiran PKL ini. Kekumuhan kota serta kesan sembrawut, diklaim banyak disebabkan adanya para PKL ini. Ribuan PKL hadir di Kota Bogor dan memadati hampir di setiap keramaian kota berjuluk kota hujan ini. Tak ayal kemacetan dan kesembrawutan pun terjadi.

Tiga titik menjadi perhatian serius Pemkot Bogor saat penertiban PKL adalah di Jalan M.A. Salmun, Nyi Raja Permas, dan Jalan Dewi Sartika. Di tiga titik tersebut sejak 2007 sudah dilakukan penertiban besar-besaran. Benar, dalam beberapa bulan PKL tidak ada di titik tersebut. Namun, tak lama berselang, kembali mereka menjajakan dagangannya ditempat tersebut.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan merevisi Peraturan Daerah (Perda) No 13 tahun 2005, tentang Ketertiban Umum (Tibum). Menurut Walikota, revisi Perda itu sudah sepatutnya karena beberapa poin pada Perda tersebut tidak mungkin dilakukan, khususnya pada poin yang menyatakan tiga titik, seperti MA Salmun, Dewi Sartika, dan Merdeka harus kosong dari PKL.

Sebenarnya aturan untuk menyelesaikan masalh PKL ini sudah lama ada. DPRD juga telah mengakomodasi anggaran penataan PKL. Anggaran yang dikeluarkan pemkot untuk menata PKL sudah cukup besar. Pemkot telah menganggarkan Rp 13 miliar lebih untuk menata PKL selama dua tahun terakhir. Jadi, tinggal menunggu ketegasan pemkot dalam menegakkan aturan.

Namun jangan lupa, PKL ini bukan untuk di binasakan karena itu juga menyangkut urusan perut. Maka sebelum melakukan penertiban pemerintah harus juga menyiapkan solusi alternatif. Agar PKL pun bisa tetap bisa berusaha. Caranya adalah menyiapkan tempat yang tidak mengganggu baik itu keindahan kota maupun yang tidak berpotensi menimbulkan kemacetan.

Kemudian pada tahap pelaksanaan ekekusinya diharapkan berkoordinasi dengan aparat atau instansi terkait. Seperti dengan pihak TNI maupun Polri. Untuk mengantisipasi timbulnya ekses-eskes negatif.

About these ads

Silakan menanggapi tulisan ini...

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s