Bersinarlah, wahai Zamrud Khatulistiwa…

“Masalah inti bangsa ini bukanlah kebodohan dan kemiskinan, tapi karakter bangsa yang mulai hilang. Masalah inti dari kebodohan dan kemiskinan bukanlah kurangnya pendidikan dan uang, tapi rasa tidak berdaya dan terkucilkan.”

Biarkan saya mencoba bercerita tentang sebuah negeri yang dijuluki zamrud khatulistiwa. Biarkan saya mencoba mengisahkan tentang sebuah negeri dimana berjuta species dan varietas flora mengakar lalu mekar, dimana anak-anak tersenyum lepas seakan tiada luka tertoreh di jiwa, dan dimana sudah terlupa cara berkeluh terhadap para petinggi negeri ini.

Ini tentang kejayaan suatu bangsa, tentang kekayaan alamnya, tentang kesejahteraan rakyatnya. Semua yang akan diwarisceritakan kepada anak-cucu hanyalah kebaikan dan keberkahan yang ada di INDONESIA.

Teringat sebuah paragraf yang sedikit lagi akan terwujud. Suatu cita bersama yang tersusun dalam sebuah preambule: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,…“

Dalam potongan bait itu, terselip tujuan mulia Pemerintahan Negara Indonesia. Dan jika kita coba sederhanakan, aspek yang melingkupinya antara lain: Pertahanan dan Keamanan (Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta Melaksanakan ketertiban dunia), Ekonomi (Memajukan kesejahteraan umum), dan Pendidikan (Mencerdaskan kehidupan bangsa)

Lalu, karena kita sekarang sedang membicarakan tentang sebuah negara, dibutuhkan seorang negarawan yang baik untuk mengoptimalkan ketiga hal di atas. Oleh karena itu, satu aspek tambahan yang harusnya menjadi pilar penyangga negara, yaitu: Politik.

Keempat hal diatas, haruslah dibangun secara integral dan bersamaan. Tidak bisa masing-masing terpisah, karena mereka saling bertaut satu dengan yang lainnya. Juga tidak bisa secara bertahap, tetapi dikerjakan secara paralel oleh masing-masing ahlinya dalam bingkai kerjasama.

Pertama, tentang pendidikan.

Lihatlah di gang-gang itu, setiap tempat bermain bocah-bocah pribumi terasa menjadi bangku sekolah baginya. Sementara sekolah bukan lagi tempat transfer ilmu saja, melainkan transfer nilai juga. Mereka menganggap bahwa belajar adalah permainan yang paling menyenangkan dan paling pantas dimainkan. Bahkan di usia seumur jagung itu, mereka sudah menyadari bahwa pendidikan memiliki peranan paling penting dalam suatu bangsa. Karena pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Hal ini disebabkan oleh pembinaan yang baik oleh sekolah formal, maupun oleh kedua orangtuanya sejak kecil. Jadilah terlahir para pemimpin masa depan yang memiliki keimanan yang baik serta akhlak terpuji. Itulah gambaran ideal yang telah termaktub dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat 3 dan 5:
(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Dan juga di UU No. 20 Tahun 2003:
“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi perserta didik agar menjadi manusia yang Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; Berakhlak mulia; Sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri; Menjadi warga negara yang demoktratis; dan Bertanggung jawab.”

Tidak hanya sampai situ, lihatlah para mahasiswanya. Selain mengembangkan pendidikan di bidang umum (IPTEKS), mereka mengimbanginya dengan ilmu-ilmu agama, seperti yang tercantum di konsepsi negera kita tersebut. Merekalah calon-calon insinyur, dokter, ilmuwan, seniman, dan sastrawan yang memiliki wawasan keagamaan yang baik, sesuai yang diyakininya. Kelak, pemimpin negara ini akan menjadi pemimpin spiritualnya juga.

Kedua, tentang ekonomi.

Di negeri ini, tiada lagi kekurangan pangan, tiada lagi kekumuhan papan, tiada lagi kecompang-campingan sandang, tiada lagi pesakitan yang menyedihkan, tiada lagi hal-hal merebak kisah keterbelakangan yang dulu senantiasa disuguhkan media. Angka kemiskinan yang mencapai 14,15 persen di tahun 2009 merupakan mimpi buruk semata. Fakta lapangan yang menunjukkan bahwa di antara 21,1 juta angkatan kerja di Indonesia, yang 4,1 juta adalah pengangguran hanyalah kisah pilu yang sudah terlupa.

Hampir seluruh rakyat bangkit dari keterpurukan ekonomi, karena kita adalah bangsa yang kreatif. Kita bisa mengoptimalkan yang ada pada diri kita untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Meski sederhana.

Itulah pemaknaan sejahtera, ketika setiap insan memiliki daya (beli) untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu, sungguh pantas bahwa ‘memajukan kesejahteraan umum’ kita terjemahkan menjadi terpenuhinya kebutuhan dalam aspek ekonomi.

Perekonomian yang berlaku, tidak lagi berkiblat pada bangsa barat yang ternyata mengalami kejatuhan. Padahal dahulu kala, ada peradaban yang sukses dengan sistem perekonomiannya. Saat itu, tidak ada lagi orang yang menerima bantuan finansial karena semuanya serba berkecukupan, bahkan berlimpah. Itulah yang seharusnya kita coba adaptasi di Indonesia. Dan sebenarnya sistem perekonomian peradaban itu telah diturunkan menjadi sistem yang disebut Ekonomi Pancasila, yaitu:
1. Ekonomi yang memberikan hak dan kewajiban yang sama bagi warga negara tanpa memandang perbedaan agama dan suku bangsa.
2. Ekonomi yang menghargai dan melindungi pemilik kapital atau pemilik tenaga dan pikiran. Bukan seperti yang terjadi di Indonesia ketika rakyat muak dengan konglomerasi kroni Orde Baru.
3. Ekonomi yang cerdas melindungi perekonomian bangsa ini. Bukan yang menyerahkan puluhan, bahkan ratusan juta konsumen Indonesia kepada perusahaan asing.
4. Ekonomi yang antikorupsi, baik dalam artian sederhana maupun dalam artian adanya kebijakan yang ditujukan menguntungkan segelintir kelompok usaha karena bertentangan dengan rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
5. Ekonomi yang dinamis mengantisipasi perubahan.

Sehingga yang tercipta adalah suasana untuk saling berlomba-lomba untuk memberi, bukan mengumpulkan kekayaan untuk kepentingan pribadi. Semuanya saling mengutamakan kepentingan saudaranya.

Ketiga, tentang pertahanan dan keamanan.

Pertahanan dan keamanan negeri ini sangatlah baik, salah satunya dikarenakan adanya rasa saling menjaga. Sehingga meskipun Indonesia terpencar menjadi negara kepulauan, tak ada keinginan untuk memisahkan diri dari Indonesia. Semuanya bersatu mencapai kesatuan yang kokoh.

Selain itu, segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dilindungi oleh militer. Semua hal yang berkaitan dengan keamanan di negeri ini harus bisa ditangani oleh pasukan militer nasional. Karena keamanan sebuah negara sangatlah penting. Tanpa hal tersebut, kehidupan di negara tersebut akan terganggu dan kestabilan bidang-bidang lain akan ikut goyah. Perlu dicatat juga bahwa selain keamanan negara secara fisik, pasukan ini pun harus bisa menjaga data dan informasi negara.

Selain bisa mengamankan internal negera, militer ini juga harus turut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehingga tak ada lagi pelanggaran-pelanggaran HAM seperti yang pernah terjadi di Palestina, Iraq, dan China. Dengan adanya kontribusi dalam menjaga perdamaian dunia, Indonesia bisa dikatakan telah mandiri bahkan telah ‘ekspansi’ sehingga kedaulatan dan kesatuan negeri ini lebih terjamin.

Keempat, tentang politik.

Dari aspek ini muncullah negarawan-negarawan Indonesia, bukan para politikus. Perbedaan politikus dan negarawan terletak pada orientasi kerjanya. Politikus hanya memikirkan bagaimana dirinya bisa bertahan hidup, sedangkan negarawan memikirkan kesejahteraan negaranya. Politikus inilah yang gemar melakukan korupsi. Yang pernah menuliskan sejarah kelam bahwa dalam IPK (Indeks Persepsi Korupsi) tahun 2009, Indonesia berada di urutan 111 setelah dilakukan 13 survei oleh 10 lembaga independen yang mengukur persepsi tingkat korupsi di 180 negara di dunia. Sedangkan diantara negara ASEAN, Indonesia menduduki peringkat ke-5 dari 10 negara. Suatu prestasi yang buruk untuk bangsa besar seperti kita.

Oleh karena itu, negara ini harus dipimpin dengan hati. Pengisi jabatan-jabatan strategis dan taktis di Indonesia adalah orang terpilih yang baik secara moral dan memiliki kapabilitas dalam hal kepemimpinan yang menyebabkan negara ini mengalami kemajuan yang begitu pesat. Seperti kata Aristoteles, politik merupakan usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama.

Allahu a’lam

Sumpedeh, ini ga mungkin banget tulisan saya 100%, pasti banyak banget ngutip2. hehe…
Masalahnya waktu dulu nulis, ga nyantumin keterangan referensinya, gimana dong?

Silakan menanggapi tulisan ini...

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s