Rekonsiliasi Tak Mengurangi Pengawasan

Setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih pada hari Ahad (btw, kenapa hari Ahad ya?). Nama-nama menteri yang mengisi kabinet untuk membantu kinerja Pak Jokowi dan Kyai Ma’ruf pun sudah resmi diumumkan, tepatnya pada hari Rabu pagi.

Berikut ini nama-nama menteri Kabinet Indonesia Maju 2019-2024:

  1. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan: Mahfud Md
  2. Menteri Koordinator Perekonomian: Airlangga Hartarto
  3. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi: Luhut B Pandjaitan
  4. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Muhadjir Effendy
  5. Menteri Sekretaris Negara: Pratikno
  6. Menteri Dalam Negeri: Muhammad Tito Karnavian
  7. Menteri Luar Negeri: Retno LP Marsudi
  8. Menteri Pertahanan: Prabowo Subianto
  9. Menteri Hukum dan HAM: Yasonna Laoly
  10. Menteri Keuangan: Sri Mulyani
  11. Menteri ESDM: Arifin Tasrif
  12. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita
  13. Menteri Perdagangan: Agus Suparmanto
  14. Menteri Pertanian: Syahrul Yasin Limpo
  15. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya Bakar
  16. Menteri Perhubungan: Budi Karya Sumadi
  17. Menteri Kelautan dan Perikanan: Edhy Prabowo
  18. Menteri Ketenagakerjaan: Ida Fauziyah
  19. Menteri Desa dan PDTT: Abdul Halim Iskandar
  20. Menteri PUPR: Basuki Hadimuljono
  21. Menteri Kesehatan: dr Terawan
  22. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Nadiem Anwar Makarim
  23. Menteri Ristek dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional: Bambang Brodjonegoro
  24. Menteri Sosial: Juliari Batubara
  25. Menteri Agama: Fachrul Razi
  26. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Wishnutama
  27. Menteri Kominfo: Johnny G Plate
  28. Menteri Koperasi dan UKM: Teten Masduki
  29. Menteri PPPA: Gusti Ayu Bintang Darmavati
  30. Menteri PAN-RB: Tjahjo Kumolo
  31. Menteri PPN/Kepala Bappenas: Suharso Monoarfa
  32. Menteri ATR/Kepala BPN: Sofyan Djalil
  33. Menteri BUMN: Erick Thohir
  34. Menteri Pemuda dan Olahraga: Zainudin Amali

Pejabat Setingkat Menteri:

  1. Jaksa Agung: ST Burhanuddin
  2. Sekretaris Kabinet: Pramono Anung
  3. Kepala Staf Kepresidenan: Moeldoko
  4. Kepala BKPM: Bahlil Lahadalia


Yup, itulah nama orang-orang yang akan kita kawal kinerjanya selama 5 tahun ke depan. Rekonsiliasi menjadi tema yang menaungi pemilihan susunan menteri oleh Pak Jokowi dan Kyai Ma’ruf. Hal tersebut ditandai dengan bergabungnya Partai Gerindra yang menjadi tandingan utama PDIP selama 5 tahun ini ke kabinet Indonesia Maju. Malahan tak tanggung-tanggung, Ketum Gerindra sekaligus capres penantang Pak Jokowi kemarin juga bergabung menjadi Menteri.

Rekonsiliasi ini tentu hal positif yang sebenarnya musti dilakukan terhadap bangsa ini, karena polarisasi sudah mulai meruncing pada 2 episode pilpres (2014 dan 2019). Saya sendiri termasuk yang menginginkan presiden baru pada 2019 ini, namun saya sendiri tidak sepakat kalo Pak Prabowo menjadi presiden karena beberapa hal, utamanya karena belum ada track record beliau dalam kepemimpinan sipil sehingga akan menimbulkan kekhawatiran akan menjadi otoriter.

Walau demikian, saya juga khawatir atas nama rekonsiliasi, pemerintah Pak Jokowi ini bisa kehilangan kontrol karena semua programnya didukung dalam arti negatif karena tidak ada yang mengkritisi untuk mengawasi apakah program itu tepat sasaran atau tidak. Lima besar partai peraih suara tertinggi pada pileg mengisi sederet posisi menteri, belum lagi 5 partai itu pula yang mengisi jabatan ketua dan wakil ketua DPR RI. Mereka adalah Puan Maharani (PDIP – 19,33%), Sufmi Dasco Ahmad (P. Gerindra – 12,57%), Azis Syamsuddin (P. Golkar – 12,31%), Muhaimin Iskandar (PKB – 9,69%), dan Rachmad Gobel (P. Nasdem – 9,05%). Total 62,95% anggota legislatif sudah pasti tidak akan mengkritisi program eksekutif. Belum lagi Ketua dan Wakil Ketua MPR RI juga yang bagi-bagi kursi agar semua partai kebagian.

Out of topic, sebenarnya pemilihan Ketua DPR RI dan wakilnya itu kenapa dari jumlah perolehan suara partai ya? Akan lebih fair kalo dibuat ranking perolehan suara anggota legislatifnya, atau persentasenya (suara yang didapat dibagi dengan jumlah pemilih di dapilnya). Sehingga Ketua DPR RI itu jadi representatif rakyat, bukan deal-deal-an antar partai politik dengan bagi-bagi jatah kursi. Kan yang dipilih rakyat itu orangnya, bukan partai; dan yang disumpah jadi legislatif itu orangnya, bukan partai.

Kembali ke pembahasan. Dengan demikian, kita sebagai pemilih 01 dan 02 harus bisa mengawasi (check and balance) roda pemerintahan ini secara seksama. Baik eksekutif, maupun legislatif. Jangan asal dukung saja. Kalau mereka bekerja dengan baik, toh mereka digaji memang buat itu. Kalau mereka bekerja dengan buruk, beri masukkan. Kalau masih buruk, masukkan ke blacklist kita dan jangan dipilih lagi ke depannya.

Merdeka!

Silakan menanggapi tulisan ini...

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.