Kabinet Indonesia Bersatu jilid ke-2 dan Mahasiswa


Sebuah pengantar dari lisan yang agung menuju reformasi jilid 2 oleh mahasiswa seluruh Indonesia: “Para pemuda bersekutu denganku dan orang-orang tua memusuhiku.”

Presiden: Susilo Bambang Yudhoyono
Wakil Presiden: Boediono

MENTERI KOORDINATOR

1. Menko Politik Hukum dan Keamanan : Marsekal (Purn) Djoko Suyanto
2. Menko Perekonomian : Hatta Rajasa
3. Menko Kesra : R Agung Laksono
4. Sekretaris Negara : Sudi Silalahi

MENTERI DEPARTEMEN

1. Menteri Dalam Negeri : Gamawan Fauzi
2. Menteri Luar Negeri : Marty Natalegawa
3. Menteri Pertahanan : Purnomo Yusgiantoro
4. Menteri Hukum dan HAM : Patrialis Akbar
5. Menteri Keuangan : Sri Mulyani
6. Menteri ESDM: Darwin Saleh
7. Menteri Perindustrian : MS Hidayat
8. Menteri Perdagangan : Mari E. Pangestu
9. Menteri Pertanian : Suswono
10. Menteri Kehutanan : Zulkifli Hasan
11. Menteri Perhubungan : Freddy Numberi
12. Menteri Kelautan dan Perikanan : Fadel Muhammad
13. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Muhaimin Iskandar
14. Menteri Pekerjaan Umum : Djoko Kirmanto
15. Menteri Kesehatan : Endang Rahayu Setianingsih
16. Menteri Pendidikan Nasional : Mohammad Nuh
17. Menteri Sosial : Salim Segaf Al Jufri
18. Menteri Agama : Suryadharma Ali
19. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata : Jero Wacik
20. Menteri Komunikasi dan Informasi : Tifatul Sembiring

MENTERI NEGARA

1. Menteri Riset dan Teknologi : Suharna Suryapranata
2. Menteri Koperasi dan UKM : Syarifudin Hasan
3. Menteri Lingkungan Hidup : Gusti Muhammad Hatta
4. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Linda Amalia Sari
5. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara : E.E Mangindaan
6. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal : Ahmad Helmy Faishal Zaini
7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional : Armida Alisjahbana
8. Menteri BUMN : Mustafa Abubakar
9. Menteri Pemuda dan Olahraga : Andi Alfian Mallarangeng
10. Menteri Perumahan Rakyat : Suharso Manoarfa

PEJABAT SETINGKAT MENTERI

1. Kepala BIN: Jenderal (Purn) Sutanto
2. Kepala BKPM: Gita Wirjawan
3. Ketua Unit Kerja Presiden Pengawasan Pengedalian Pembangunan: Kuntoro Mangkusubroto

Yup, jadi inilah orang-orang yang akan kita kawal kinerjanya selama 5 tahun ke depan.
Mulai saat ini, mahasiswa menyatakan diri menjadi oposisi konstruktif yang permanen terhadap kabinet di atas.

Oke, sekarang saya akan sedikit menjelaskan kenapa harus ada oposisi dan kenapa harus mahasiswa.
Baca lebih lanjut

Iklan

Perlukah Alasan Untuk Palestina?


Sudah hampir 1000 nyawa lepas dari raganya…
Sudah lebih dari 4700 tubuh terluka dan tidak sempurna lagi…

Namun,
dunia hampir tidak bergeming mendengar rasa kemanusiaan tidak terlihat di bumi Palestina..

Sahabat, masih perlukah alasan???
Nih, bagi yang memerlukannya…

Pertama, sebagai warga negara Indonesia

Landasan Konstitusional
Tercantum pada pembukaan UUD 1945…
alinea kesatu: Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.
alinea keempat: Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
Termaktub dalam pancasila
sila kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab

Landasan Historis
Ketika indonesia masih dijajah oleh belanda dan sekutunya, Palestina adalah negara yang mendukung indonesia. Sebutlah seorang Palestina yang sangat bersimpati terhadap perjuangan Indonesia, Muhammad Ali Taher. Beliau adalah seorang saudagar kaya Palestina yang spontan menyerahkan seluruh uangnya di Bank Arabia tanpa meminta tanda bukti dan berkata: “Terimalah semua kekayaan saya ini untuk memenangkan perjuangan Indonesia ..”

Bahkan ketika indonesia baru merdeka secara de facto, pengakuan dari tokoh tokoh Timur Tengah-lah yang membuat Negara Indonesia bisa berdaulat. Dukungan Palestina diwakili oleh Syekh Muhammad Amin Al-Husaini (mufti besar Palestina). Berita yang disiarkan di radio secara dua hari berturut-turut ini, disebarluaskan juga pada harian “Al-Ahram” yang terkenal akan ketelitiannya.

Setelah seruan itu, maka negara berdaulat yang berani mengakui kedaulatan RI pertama kali adalah Negara Mesir 1949. Pengakuan resmi Mesir itu (yang disusul oleh negara-negara Tim-Teng lainnya) menjadi modal besar bagi RI untuk secara sah diakui sebagai negara yang merdeka dan berdaulat penuh.

DAN ITU SEMUA BERAWAL DARI PALESTINA DAN KETIKA ITU PALESTINA MASIH DIJAJAH OLEH BANGSA YAHUDI DAN FREEMASONRY!

Hikmah yang bisa diambil, kita tidak perlu menunggu diri kita dan orang disekitar kita ‘sempurna’ untuk membantu orang lain yang jauh. Itu semua bisa dilakukan secara bersamaan, tergantung sebesar apa kepedulian kita…

Jadi, masih egoiskah kita hanya memikirkan diri sendiri dan negara sendiri? Padahal kita punya hutang kepada Palestina yang turut memerdekakan negeri ini.
Baca lebih lanjut